TANJUNG SELOR – Pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel menjadi salah satu kunci utama dalam mempercepat pembangunan daerah, khususnya di Kalimantan Utara yang masih menghadapi berbagai tantangan infrastruktur dan konektivitas. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur pengelola anggaran terus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (29/4).
Dalam arahannya, Ingkong menekankan bahwa Kalimantan Utara memiliki tantangan pembangunan yang tidak ringan, mulai dari luas wilayah, kondisi geografis yang beragam, keterbatasan akses transportasi, hingga kebutuhan infrastruktur dasar yang masih terus ditingkatkan.
Meski demikian, menurutnya Kaltara juga memiliki potensi besar yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, seperti sektor energi, sumber daya alam, serta posisi strategis sebagai wilayah perbatasan negara.
“Pembangunan harus direncanakan dengan baik, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Ingkong, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian strategis dalam memastikan program pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Pengadaan bukan sekadar administrasi, tapi bagian penting dari percepatan pembangunan,” tegasnya.
Karena itu, peran Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi sangat penting dalam memastikan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan menjauhkan seluruh proses pengelolaan anggaran dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ingkong menegaskan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan akses listrik dan air bersih, hingga peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, efektivitas penggunaan anggaran akan sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.
Melalui kegiatan bimtek tersebut, para peserta diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai regulasi, meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah, serta memperkuat komitmen dalam mengelola anggaran secara bertanggung jawab.
“Mari pastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara,” pungkasnya.
Bimtek ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
