NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menyampaikan 19 catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Nunukan Tahun Anggaran 2025.
DPRD menyerahkan rekomendasi tersebut langsung kepada Bupati Nunukan, Irwan Sabri, dalam Rapat Paripurna DPRD Nunukan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Nunukan, Arpiah, Rabu (29/4/2026). Rapat itu juga dihadiri pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta unsur Forkopimda Nunukan.
Juru Bicara DPRD Nunukan, Hj. Siti Musdalifah, mengatakan rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah sekaligus acuan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan kebijakan strategis ke depan.
“Rekomendasi ini merupakan hasil kumulasi monitoring Panitia Khusus (Pansus) LKPj yang kemudian dibahas secara internal oleh anggota DPRD sebagai bahan perbaikan kebijakan pembangunan di masa mendatang,” ujar Musdalifah.
Secara umum, DPRD Nunukan menilai pelaksanaan pembangunan sepanjang 2025 berjalan cukup maksimal. Meski demikian, dewan masih menemukan sejumlah aspek yang memerlukan perhatian serius, terutama terkait kualitas pekerjaan, perencanaan program, serta pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan.
Musdalifah menjelaskan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dengan metode yang dinilai efektif. DPRD melakukan analisis dokumen, pembuktian lapangan, serta diskusi bersama pihak terkait untuk memastikan capaian kinerja pemerintah daerah sesuai target.
“Melalui metode ini, DPRD dapat memperoleh gambaran nyata terhadap capaian kinerja pemerintah daerah dan menyusun catatan rekomendasi lanjutan,” tutupnya.
