NUNUKAN – Ketua DPRD Nunukan, Hj. Rahma Leppa, menyoroti polemik mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Baperjakat Pemkab Nunukan dan sejumlah ASN, Selasa (28/4/2026).
Dalam rapat tersebut, Rahma Leppa mempertanyakan isu penurunan jabatan ASN yang ramai diperbincangkan masyarakat setelah pelaksanaan mutasi pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
Ia mengaku menerima sejumlah laporan terkait ASN yang disebut mengalami penurunan jabatan pascamutasi sehingga meminta penjelasan secara terbuka agar tidak memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Saya mendapat laporan jabatan diturunkan. Kenapa banyak yang diturunkan? Jangan sampai ada kesan politik di balik mutasi pegawai,” ujar Rahma Leppa.
Menurutnya, ASN tidak boleh menjadi objek tarik-menarik kepentingan politik karena birokrasi harus tetap berjalan secara profesional dan berlandaskan aturan.
Ia menegaskan dinamika politik memiliki ruang tersendiri, sedangkan pegawai negeri memiliki tugas utama melayani masyarakat.
“Jangan kita berpolitik dengan pegawai. Pegawai itu harus menjalankan demokrasi yang benar dan melayani masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Rahma Leppa juga menyoroti mutasi ASN yang sudah mendekati masa pensiun. Ia mempertanyakan urgensi pemindahan pegawai yang hanya memiliki sisa masa kerja beberapa hari atau beberapa bulan sebelum pensiun.
“Ada yang mau pensiun beberapa hari saja masih dimutasi. Ini yang membuat banyak pertanyaan di masyarakat,” katanya.
Ketua DPRD Nunukan itu menilai transparansi dalam proses mutasi sangat penting, terutama karena jumlah ASN yang dimutasi mencapai ratusan orang.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar mutasi dilakukan murni berdasarkan kebutuhan organisasi dan bukan kepentingan tertentu.
“Jangan sampai pegawai merasa nasibnya dipermainkan. Kita harus menjaga profesionalisme birokrasi,” pungkasnya.
