TANJUNG SELOR – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali ditegaskan melalui Sosialisasi Pengelolaan Konflik Kepentingan Pemerintah Daerah se-Kaltara Tahun 2026 yang digelar di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (10/6).
Kegiatan yang diselenggarakan Inspektorat Kaltara tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang dan diikuti Inspektur Daerah serta Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kabupaten/kota se-Kaltara, dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).
Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menegaskan bahwa penguatan pemahaman terkait konflik kepentingan menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.
Ia menyampaikan bahwa setiap aparatur sipil negara (ASN) wajib mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok sesuai ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.
“Setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan harus menjunjung tinggi prinsip integritas, netralitas, profesionalisme, dan objektivitas serta terbebas dari kepentingan di luar kepentingan publik,” ujar Zainal.
Ia juga menambahkan bahwa Pemprov Kaltara telah memiliki dasar kebijakan melalui Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/617/2025 tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan pemerintah daerah sebagai acuan pelaksanaan di seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam memperkuat sistem pemerintahan yang transparan dan berintegritas.
Gubernur berharap kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman ASN terkait mekanisme pencegahan dan pelaporan konflik kepentingan, sekaligus memperkuat implementasi nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Kegiatan yang berlangsung selama satu hari tersebut juga diisi dengan pemaparan materi, diskusi interaktif, serta penyusunan rencana tindak lanjut yang akan diterapkan di masing-masing perangkat daerah.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh peserta menjadikan kegiatan ini sebagai momentum memperkuat komitmen mewujudkan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Ini menjadi komitmen kita bersama dalam membangun Pemprov Kaltara yang bersih, transparan, bebas dari praktik korupsi, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima menuju Kaltara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkasnya.
