MALINAU – Wakil Bupati Malinau Jakaria, S.E., M.Si., mendorong Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kabupaten Malinau agar memperkuat peran sebagai wadah perjuangan nelayan tradisional sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya perairan yang berkelanjutan.
Ajakan tersebut disampaikan Jakaria saat membuka kegiatan DPD KNTI Kabupaten Malinau bertajuk “Keterlibatan Pemerintah dan Lobi Pengelolaan Bersama Kawasan Tenurial Nelayan: Merancang Model Co-management yang Adil dan Berkelanjutan” di Ruang Tebengang, Kamis (30/7/2026).
Dalam sambutannya, Wabup menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut. Menurutnya, keberadaan nelayan tradisional memiliki kontribusi penting, tidak hanya dalam menjaga ketahanan pangan, tetapi juga mendukung perekonomian masyarakat serta menjaga kelestarian sumber daya perairan.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada nelayan tradisional melalui kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan mereka,” ujar Jakaria.
Ia menjelaskan, konsep co-management atau pengelolaan bersama menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam tata kelola sektor perikanan karena melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, organisasi nelayan, masyarakat, akademisi, dunia usaha hingga pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, pola tersebut tidak hanya bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perairan, tetapi juga memastikan adanya kepastian hak masyarakat, keadilan dalam akses pemanfaatan, penyelesaian konflik ruang, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
Jakaria juga mengingatkan agar KNTI terus menjalankan perannya sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan nelayan tradisional melalui gagasan dan masukan yang konstruktif kepada pemerintah.
“Saya berharap KNTI tidak hanya hadir sebagai organisasi seremonial, tetapi mampu melahirkan rekomendasi dan aspirasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah maupun DPRD dalam merumuskan kebijakan untuk nelayan,” tegasnya.
Wabup berharap forum tersebut menghasilkan langkah-langkah konkret yang mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan organisasi nelayan, sehingga pengelolaan sumber daya perairan di Kabupaten Malinau dapat berjalan lebih adil, berkelanjutan, dan memberi manfaat bagi kesejahteraan nelayan tradisional.(*)
