Protes Pembahasan UMP 2027, Serikat Pekerja Kaltara Desak Gubernur Gunakan Acuan KHL Rp5,19 Juta

oleh
Perwakilan Serikat Pekerja yang terdiri dari DPD FSP KAHUTINDO Kalimantan Utara, FSP KAHUT KSPSI ATUC Kalimantan Utara, dan Korwil KSBSI Kalimantan Utara usai melayangkan surat protes mengenai penetapan UMP di kantor Gubenur Kaltara pada 19/11/2026 (Foto:AST/NARASIBORNEO)

TANJUNG SELOR – Gabungan serikat pekerja Kalimantan Utara melayangkan protes kepada Gubernur terkait pembahasan UMP dan UMSP 2027 yang dinilai tidak sesuai regulasi. Mereka mendesak pemerintah menggunakan angka Kebutuhan Hidup Layak Rp5.198.544 sebagai acuan utama penetapan upah minimum provinsi tahun depan di daerah.

“Penetapan upah minimum tidak semestinya hanya berorientasi pada formula perhitungan,” tegas Ahmad Samsudin Rifai, Ketua DPD FSP KAHUTINDO Kalimantan Utara. Ia menyampaikan pernyataan tersebut bersama perwakilan serikat pekerja, Kamis, 19 November 2026, setelah melayangkan surat protes resmi kepada Gubernur.

Surat bernomor 0002/PD SP/KAL/XI/2026 itu memuat keberatan tiga organisasi, yakni DPD FSP KAHUTINDO, FSP KAHUT KSPSI ATUC, dan Korwil KSBSI. Mereka mempersoalkan pembahasan UMP serta UMSP 2027 yang berlangsung Rabu, 18 November 2026, karena dianggap mengabaikan ketentuan pengupahan yang berlaku.

Dalam surat tersebut, serikat pekerja menduga pembahasan melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, khususnya Pasal 139 ayat (1) dan (4). Mereka juga menilai pemerintah tidak mengikuti Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.0100/XI/2026 sebagai pedoman resmi penetapan upah minimum yang berlaku.

“Tetapi juga harus memperhatikan kondisi riil kehidupan pekerja dan keluarganya,” lanjut Ahmad, menyoroti kebutuhan buruh di Kalimantan Utara secara menyeluruh. Menurutnya, kebijakan pengupahan perlu memperhitungkan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, bukan sekadar mengikuti hasil formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah secara sepihak.

Serikat pekerja turut mempersoalkan penggunaan nilai alfa 0,75 dalam formula pengupahan yang disebut menghasilkan angka sekitar Rp4.027.000 bagi para pekerja. Angka tersebut dinilai jauh di bawah hasil perhitungan KHL Kalimantan Utara berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik sebesar Rp5.198.544.

Melalui pernyataan sikap di Tanjung Selor, 19 November 2026, gabungan organisasi meminta Gubernur segera mengkaji kembali pembahasan upah minimum provinsi. Mereka menginginkan angka KHL menjadi pertimbangan utama, sekaligus meminta pemerintah melibatkan seluruh perwakilan serikat pekerja dalam setiap tahapan pembahasan kebijakan.

Baca Juga:  Pemkab Malinau Dukung Inovasi Yayasan Litara, Literasi Anak Berbasis Aplikasi

“Surat protes ini ditandatangani oleh saya sendiri yakni Ahmad Samsudin Rifai selaku Ketua DPD FSP KAHUTINDO Kalimantan Utara,” ungkapnya langsung. Ia menyebut Raden Yusuf selaku Ketua Korwil KSBSI dan Gusmin selaku Ketua PD FSP KAHUT KSPSI turut menandatangani pernyataan tersebut.

Gabungan serikat menegaskan protes tersebut bukan sekadar memperdebatkan nominal upah, melainkan memperjuangkan kesejahteraan serta perlindungan hak-hak seluruh pekerja di daerah. Mereka berharap Gubernur segera membuka ruang dialog dan melakukan kajian secara objektif, transparan, serta melibatkan seluruh unsur terkait secara terbuka.

“Pernyataan sikap ini sebagai bentuk seruan perjuangan, Hidup Buruh! Hidup Pekerja! Salam Solidaritas!” tutup Ahmad dalam keterangannya kepada wartawan tersebut. Seruan tersebut menegaskan sikap organisasi agar pemerintah segera menindaklanjuti keberatan dan mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja sebelum menetapkan UMP tahun 2027.

Ketiga organisasi meminta keputusan pengupahan mematuhi peraturan perundang-undangan serta mencerminkan kondisi riil pekerja di Kalimantan Utara secara menyeluruh dan adil. Mereka menunggu respons Gubernur terhadap surat protes tersebut, terutama terkait evaluasi proses pembahasan UMP dan UMSP tahun 2027 mendatang.