TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan mendorong ratusan aparatur sipil negara berpendidikan rendah mengikuti program RPL pada Sabtu, (25/07/2026) di Tanjung Selor hari ini. Langkah strategis daerah tersebut bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualifikasi pendidikan pegawai demi memperkuat efektivitas pelayanan birokrasi pemerintahan lokal saat ini.
Pemetaan Badan Kepegawaian mencatat lima ratus pegawai negeri daerah setempat belum mengantongi gelar diploma maupun gelar sarjana resmi saat ini. Pemerintah daerah menilai bahwa penguatan kompetensi aparatur teknis menjadi prioritas mendesak demi memenuhi persyaratan kualifikasi jabatan struktur birokrasi daerah sekarang.
“Masih ada lebih dari lima ratus pegawai yang belum memiliki gelar sarjana,” kata Bupati Bulungan Syarwani memberikan keterangan. “ASN usia produktif akan kami dorong mengikuti program RPL agar kompetensi mereka meningkat pesat,” pungkas Syarwani tegas.
Skema pembelajaran RPL dipandang jauh lebih efisien serta sanggup memangkas durasi perkuliahan reguler menjadi hanya tiga semester saja saat ini. Penerapan skema perkuliahan singkat tersebut juga mencegah potensi kerugian daerah akibat kepindahan pegawai usai menuntaskan program tugas belajar daerah ini.
“Pengalaman sebelumnya ada pegawai dibiayai tugas belajar justru berpindah tugas,” kata Bupati Bulungan Syarwani menjelaskan alasan kebijakan baru daerah ini. “Skema RPL menjadi solusi yang jauh lebih efisien sekaligus menguntungkan bagi kelangsungan daerah kita,” ujar Syarwani melengkapi keterangannya kepada media.
Pemerintah Kabupaten Bulungan memetakan pemenuhan tenaga ahli teknis yang keberadaannya masih sangat terbatas di seluruh jaringan instansi pemda saat ini. Setiap perangkat daerah hingga kantor kelurahan ditargetkan menempatkan minimal satu orang sarjana hukum demi menjamin legalitas produk hukum daerah ini.
Kebutuhan tenaga ahli akuntansi pemerintahan serta penilai aset daerah dipandang sangat mendesak demi mempercepat penataan tata kelola keuangan daerah ini. Pemkab Bulungan menginginkan proses pencatatan aset daerah berlangsung secara mandiri tanpa bergantung penuh pada ketersediaan jasa konsultan luar daerah sekarang.
Sektor pekerjaan umum memerlukan ketersediaan tenaga ahli spesialisasi seperti perancang teknik lanskap demi mengoptimalkan penataan ruang fisik daerah saat ini. Perekrutan serta pembinaan SDM profesional tersebut diproyeksikan bakal memacu kinerja pelaksanaan program pembangunan infrastruktur daerah secara lebih terukur tahun ini.
“Produk hukum pemerintah harus disusun oleh SDM berkompetensi agar tidak menimbulkan masalah,” kata Bupati Bulungan Syarwani mengingatkan jajarannya kemarin sore. “Kami membutuhkan tenaga ahli spesialis agar pembangunan fisik daerah dapat berjalan jauh lebih optimal,” pukas Syarwani menegaskan kembali pesan utamanya.
Pemkab Bulungan berkomitmen mengawal pelaksanaan program pengembangan kualifikasi pendidikan aparatur guna mewujudkan sistem birokrasi pemerintahan yang sangat handal saat ini. Peningkatan mutu profesionalisme ASN diyakini sanggup mendongkrak efisiensi tata kelola daerah serta memaksimalkan mutu pelayanan publik warga Kabupaten Bulungan sekarang.
