TANJUNG SELOR – Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka Bimbingan Teknis Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) se-Kaltara Tahun 2026 di Ballroom Hotel Luminor, Kamis (11/6).
Dalam sambutannya, Denny menekankan bahwa evaluasi AKIP memiliki peran strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Menurutnya, evaluasi AKIP tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban administratif yang dilakukan setiap tahun, melainkan sebagai instrumen penting untuk mengukur efektivitas program pemerintah dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Evaluasi AKIP bukan sekadar kegiatan rutin tahunan yang bersifat administratif. Ini merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Denny.
Ia menjelaskan bahwa meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik menuntut seluruh perangkat daerah mampu menunjukkan kinerja yang terukur, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang konkret.
Dalam hal ini, evaluator internal AKIP memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang dapat mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas kinerja organisasi pemerintah.
Melalui kegiatan bimbingan teknis tersebut, Denny berharap para evaluator dapat memperkuat pemahaman mengenai kebijakan, metodologi, instrumen, serta teknik evaluasi terbaru sehingga mampu menghasilkan penilaian yang objektif dan rekomendasi yang konstruktif.
“Atas nama Pemprov Kaltara, saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PAN-RB dan BPSDM Provinsi Kaltara yang telah mendukung peningkatan kapasitas evaluator internal melalui kegiatan ini,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara untuk terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan evaluasi AKIP sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, kesamaan persepsi dan langkah antar pemerintah daerah sangat penting agar pelaksanaan evaluasi dapat berjalan optimal dan menghasilkan peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.
“Melalui forum ini, saya berharap terbangun kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, serta penyamaan langkah dalam pelaksanaan evaluasi AKIP sehingga kualitas akuntabilitas kinerja di Kalimantan Utara terus meningkat dari tahun ke tahun,” pungkasnya.
