TANJUNG SELOR – Penguatan budaya integritas dan pengendalian risiko menjadi salah satu fokus penting Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat membuka Sosialisasi Efektivitas Pengendalian Risiko Integritas Tahun 2026 yang digelar di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (11/5).
Di hadapan para kepala perangkat daerah dan pejabat pemerintah, Ingkong menegaskan bahwa integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat pengawasan internal pemerintah, tetapi harus menjadi budaya kerja yang diterapkan oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi juga dari kualitas tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
“Pengendalian risiko dan integritas bukan hanya tugas inspektorat. Seluruh pimpinan dan jajaran perangkat daerah memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik dan bersih,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dinamika pembangunan saat ini menghadirkan tantangan yang semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi dan koordinasi yang kuat antarorganisasi perangkat daerah.
Karena itu, kemampuan mengidentifikasi potensi risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program menjadi hal yang sangat penting agar berbagai hambatan dapat diantisipasi lebih awal.
“Setiap program dan kebijakan harus mampu memetakan risiko yang mungkin muncul sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan secara tepat,” katanya.
Sosialisasi tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sekaligus tindak lanjut atas survei efektivitas pengendalian risiko integritas yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Bagi Pemerintah Provinsi Kaltara, survei tersebut menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai integritas telah tertanam dalam budaya kerja aparatur pemerintahan.
Ingkong menegaskan bahwa upaya membangun integritas tidak boleh dipandang sebagai pemenuhan administrasi semata, melainkan sebagai langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan terbaik serta memperoleh kepercayaan publik yang semakin kuat,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, seluruh ASN diharapkan menjadikan integritas sebagai landasan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dijalankan.
“Kepercayaan masyarakat tidak dibangun dalam waktu singkat. Karena itu, integritas harus menjadi nilai utama yang selalu dijaga dalam setiap pengabdian kepada daerah dan masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Utara Sindu Senjaya Aji, AK., M.M., Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi Saut Parulian Bakkara, serta jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Kaltara berharap penguatan sistem pengendalian risiko dan budaya integritas dapat semakin memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat.
