TANJUNG SELOR – Forum Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi tidak hanya berfungsi sebagai wadah diskusi, tetapi juga sebagai ruang untuk mencari solusi inovatif dalam menyelesaikan tantangan literasi di masyarakat.
Salah satu tantangan utama yang diangkat adalah rendahnya akses terhadap buku dan sumber informasi berkualitas, terutama di daerah terpencil. Melalui kerjasama lintas sektor, diharapkan dapat tercipta solusi praktis untuk mengatasi hambatan ini, seperti program pengadaan buku secara kolektif atau pengembangan perpustakaan digital.
Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kaltara, Suwarsana menjelaskan, dengan semangat inklusi, Kaltara bercita-cita menjadikan budaya literasi sebagai bagian integral kehidupan masyarakat.
“Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tidak hanya mendukung pembelajaran formal, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong pengembangan keterampilan praktis, seperti kewirausahaan, teknologi informasi, dan pengelolaan sumber daya lokal,” kata Suwarsana pada pekan ini.
Suwarsana menegaskan, hasil dari pertemuan forum pemangku kepentingan, akan menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan strategis dan operasional yang lebih terarah. Kebijakan ini akan difokuskan pada penguatan program literasi di tingkat provinsi hingga desa, dengan melibatkan lebih banyak mitra strategis.
“Kerjasama lintas sektor ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat literat yang mampu bersaing secara global. Literasi tidak hanya tentang kemampuan membaca, tetapi juga membuka peluang untuk menciptakan kemajuan di berbagai bidang,” tegasnya.
Dengan kolaborasi yang erat dan semangat inovasi, Kaltara optimis bahwa literasi dapat menjadi kunci untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan informasi, dan menciptakan masyarakat yang lebih berdaya.
Program-program literasi yang dirancang tidak hanya akan meningkatkan tingkat melek huruf, tetapi juga mendorong penguatan karakter, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman.
“Kaltara berharap langkah ini menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk memanfaatkan potensi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (adv)
